JAKARTA – Untuk menjaga sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan pemangku kepentingan, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), di Gedung Bappenas, Jakarta, beberapa waktu lalu.
RKP 2024 akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024. RKP 2024 juga menjadi salah satu rujukan bagi badan usaha berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.
RKP 2024 yang mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” menargetkan beberapa sasaran pembangunan, antara lain Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen, Rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27, serta Nilai Tukar Petani dan Nelayan masing-masing di rentang 107-110 dan 105-108.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan situasi geopolitik dunia turut menjadi pertimbangan dalam menentukan target sasaran makro pembangunan.
“Penetapan target-target diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebelum 100 tahun kemerdekaannya di tahun 2045”, urai Menteri Suharso.
Pada bagian lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan arah kebijakan fiskal 2024 dengan mengindikasikan total pagu indikatif sebesar Rp 999,99 triliun.
“APBN adalah alat untuk mendukung tujuan pembangunan. kita harus menyeimbangkan keinginan untuk terus mendukung dan menopang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sambil memelihara alatnya sendiri, yaitu APBN terus terjaga sehat dan sustainable,” urainya.
Sementara, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyusun Peta Jalan Hilirisasi dari 21 komoditas dengan total kebutuhan investasi mencapai USD 545,3 miliar hingga 2040.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan pentingnya memastikan investasi bisa berkolaborasi dengan pengusaha daerah. “Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen itu penting, tapi jauh lebih penting pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, itu esensi kita berbangsa dan bernegara,” tegasnya. (Red/rls)
