Surabaya, 9/1 (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menutup dua pasar hewan di Ponorogo dan Tulungagung akibat tingginya angka kasus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di kedua wilayah tersebut.
Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani di Surabaya, Kamis (9/1/2025), mengatakan penutupan dilakukan setelah ada permintaan dari masyarakat serta muncul surat keputusan dari bupati.
“Penutupan dilakukan setelah melihat dari data bahwa di dua daerah tersebut ditemukan kasus PMK sangat tinggi. Agar tidak merebak ke daerah lain atau ke ternak lain, maka solusi terbaik ada menutup sementara pasar hewan tersebut,” katanya.
Indyah tidak menyebut secara rinci jumlah yang terpapar di dua daerah tersebut, namun jumlahnya cukup besar sehingga solusi awal adalah menutup pasar hewan.
Sedangkan soal vaksin, Indyah mengatakan Dinas Peternakan Jatim ini sedang disiapkan vaksin dari pengadaan dari APBD maupun dari APBN. “Ini sudah disiapkan semuanya kebutuhan,” katanya.
Dia menjelaskan jumlah vaksin yang diperlukan untuk ternak rentan saat ini 9,2 juta, hanya saja yang mendesak dibutuhkan 7,2 juta. “Untuk bantuan pusat kita dropping 12.500 dosis yang untuk kondisi emergency, yang lainnya nanti menyusul,” katanya.
Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mengemukakan kasus PMK meningkat di wilayahnya pada akhir tahun 2024 sampai dengan awal 2025 dengan rerata lebih dari 250 kasus per hari dari sebelumnya yang hanya 10 kasus per hari.
“Jumlah hewan rentan PMK di Jatim sangat besar yakni 9,2 juta ekor dengan rincian sapi 3,4 juta, kambing 5 juta, domba 610 ribu, kerbau 10 ribu dan babi 107 ribu,” katanya.
Dia memaparkan total kebutuhan vaksin di Jatim tahun 2024 adalah 7,2 juta dosis atau setara 70-80 persen dari total hewan rentan.
Adapun Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan vaksin sebanyak 12.500 dosis untuk membantu mengatasi wabah PMK di Jatim.
Kementan telah menyiapkan 4 juta dosis vaksin dengan anggaran kurang lebih Rp100 miliar untuk mengatasi wabah PMK di Indonesia.
Khusus di Jatim Kementan telah menurunkan tim di lapangan yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (ANTARA/Willi Irawan)
