Tanah Laut Batulicin, Kalsel (JMDN) – Sebanyak tujuh desa di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, salurkan dana desa tahap pertama sebesar Rp1,017 miliar “Penyaluran dana tersebut merupakan penyaluran tercepat dibandingkan dengan desa lain yang di di Kabupaten Tanah Laut,” kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto, di Batulicin Kamis.
Falih mengatakan, penyaluran dana desa tahap pertama merupakan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau yang biasa disebut Non-Earmarked.
Tujuh desa yang tercepat dalam penyaluran dana desa yaitu Desa Sungai Pinang, Kurau, Asri Mulya, Bentok Kampung, Bluru, Jilatan Alur, dan Tajau Mulya. “Permohonan dana desa yang diajukan oleh masing-masing desa atau diajukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, akan masuk ke masing-masing rekening kas desa pada Jumat (17/01/2024),” kata Falih.
Dana Desa Non-earmarked tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada masing-masing BUMDes.
Penyaluran dana desa di Tahun 2025 lebih awal dibandingkan penyaluran tahun lalu, karena tahun lalu baru terlaksana penyalurannya pada minggu kedua bulan Februari.
Tahun ini dapat salur lebih cepat dikarenakan kesiapan masing-masing desa dalam menyusun APBDes dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan regulasi dan petunjuk teknis dalam pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa yang ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025.
Selain dana desa non-ermarked, penggunaan dana desa Tahun 2025 juga ada yang telah ditentukan penggunaannya (atau Earmarked) yang diutamakan penggunaannya untuk kegiatan yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan batas penggunaan dana desa untuk BLT Desa paling tinggi 15 persen dari anggaran Dana Desa.
Selain itu dana desa earmarked juga digunakan untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa,
Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan/atau program sektor prioritas lainnya di Desa.
Untuk 2025, alokasi awal dana desa di Tanah Laut yang akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPPN Pelaihari kepada 130 desa sebesar Rp113,54 Miliar.
Alokasi tersebut akan bertambah jika terdapat desa yang memperoleh Insentif atau tambahan dana desa Tahun Berjalan yang diberikan atas kinerjanya dalam pengelolaan dana desa yang bebas dari korupsi, mengalokasikan dana desa minimal 40 persen untuk dana Ear-Marked, mempunyai kinerja keuangan dan pembangunan Desa yang sangat baik, dan/atau memperoleh penghargaan dari Kementerian Pusat.
Atas kinerjanya dalam pengelolaan Dana Desa, Tanah Laut pada tahun 2024 memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori Serapan Transaksi Keuangan Desa Terbaik dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Terbaik II di wilayah Kalimantan Selatan.
Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp114,34 Miliar telah tersalurkan sebesar 99,68% atau senilai Rp113,97 Miliar.
Falih menyampaikan bahwa KPPN Pelaihari selaku unit yang menyalurkan dana desa dan telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, terus berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta memberikan pelayanan prima secara transparan dan akuntabel sesuai dengan tata Kelola keuangan yang baik dalam penyaluran dana desa. (ANTARA/son)
