SITUBONSO, JAWA TIMUR, 10/4 (ANTARA) – Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah setempat melakukan verifikasi ulang data guru ngaji penerima insentif yang dicoret tim verifikatur.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo mengklaim telah menemukan data sekitar 500 orang guru ngaji fiktif yang tersebar di 17 kecamatan. Mereka dicoret sebagai penerima insentif Rp2.000.000 per tahun karena tidak memiliki santri dan mushala.
“Nanti kami jadwalkan hearing dengan Dinas Pendidikan dan kami akan minta data sekitar 500 orang guru ngaji yang dianggap fiktif itu,” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda di Situbondo, Kamis (10/4/2025).
Janur juga akan mempertanyakan metode yang digunakan tim verifikatur sehingga menyatakan data ratusan guru ngaji tersebut fiktif.
“Karena ternyata banyak komplain ke kami kalau mereka ini layak menerima insentif,” ucapnya.
Mengenai persoalan yang timbul akibat pencoretan ratusan guru ngaji ini, lanjut Janur, saat ini bukan lagi terkait nominal insentif yang diterima, melainkan sudah mengarah pada kekecewaan dan ketersinggungan karena mereka dianggap tidak mempunyai santri.
“Setelah kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, ada solusi, yakni istilahnya masa sanggah. Dalam waktu dekat dinas akan melakukan verifikasi ulang melalui kecamatan-kecamatan karena verifikasi yang kemarin itu dilakukan pada bulan puasa, di mana santri itu tidak ngaji karena libur,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Fathor Rakhman sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi mengenai temuan data guru ngaji fiktif itu.
Sepekan sebelum Lebaran 2025, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyalurkan insentif sebesar Rp2.000.000 per orang per tahun kepada ribuan guru ngaji dan guru minggu.(ANTARA/Novi Husdinariyanto)
