Dipastikan Tidak Terpotong, Bupati Ipuk Minta ADD dan DD untuk Dimaksimalkan

  • Whatsapp

BANYUWANGI, KAWA TIMUR, 16/4 (JMDN) – Dengan kondisi Pemerintah Pusat yang saat ini tengah melakukan efisiensi di segala sektor, Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi sudah dipastikan tidak akan terpotong atau terdampak efisiensi tersebut.

Maka dari itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, menghimbau kepada para Kepala Desa dalam acara ‘Halal Bihalal Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi’ pada Rabu (16/04/2025) untuk untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan anggaran DD dan ADD, untuk pembangunan di desa masing-masing.

“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADD-nya tidak dipotong. Jadi tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, sosial, dan lainnya,” ucap Ipuk.

Disisi lain, rata-rata jumlah DD dan ADD khususnya di Kabupaten Banyuwangi, besaran atau jumlahnya sangatlah bervariasi. Untuk DD berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar. Sedangkan untuk ADD berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar.

Untuk saat ini, pemegang DD terkecil di Kabupaten Banyuwangi adalah Desa Kenjo, dengan total DD mencapai Rp 777 juta. Sedangkan untuk pemegang DD tertinggi adalah Desa Tembokrejo dengan total DD mencapai Rp 2,28 miliar.

Sementara itu, untuk pemegang ADD di Kabupaten Banyuwangi saat ini, yang terkecil adalah Desa Gitik dengan total ADD mencapai Rp 749 juta. Sedangkan yang terbesar adalah Desa Tamansari dengan jumlah ADD mencapai Rp 1,12 miliar.

Jika di rata-rata maka setiap desa diperkirakan menerima anggaran dengan total berkisar antara Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar per tahun. Oleh karenanya sosok yang sudah terpilih menjadi Bupati Banyuwangi untuk kedua kalinya tersebut, meminta setiap desa di wilayahnya untuk terus inovatif dan sigap dalam merespon permasalahan di wilayahnya masing-masing tanpa harus menunggu intervensi pemerintah daerah.

“Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah, dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan pada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” tegasnya.

Ipuk juga menegaskan tentang pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, supaya semua program yang dijalankan akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.

“Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah,” kata Ipuk.

Terakhir, Ipuk juga sangat berharap agar pemerintah desa bisa membantu berbagai program yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan seterusnya.

“Terima kasih kepada para kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” ujar Ipuk.

Sebagai tambahan informasi bahwa selain Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani. Dalam acara yang berlangsung di New Hotel Surya, Jajag, Kecamatan Gambiran tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mujiono serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi Andrik Tri Waluyo. (JMDN/law)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *