JAKARTA, 19/4 (JMDN) – Lokakarya Internasional HWPL tentang Studi Jurnalisme Perdamaian, yang diadakan pada 17 April 2025, mempertemukan jurnalis, cendekiawan, dan praktisi perdamaian untuk mengeksplorasi bagaimana jurnalisme perdamaian dapat membantu mengatasi tantangan global seperti misinformasi dan konflik di era transformasi digital yang cepat. Acara ini diselenggarakan secara online oleh LSM perdamaian internasional, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), dengan sekitar 200 peserta yang bergabung dari 50 negara, termasuk di antaranya adalah Indonesia.
Di bawah tema Transformasi Konflik melalui AI dan Pemahaman Budaya, fokus utama lokakarya ini adalah meningkatnya dampak kecerdasan buatan (AI) pada jurnalisme. Diskusi mengeksplorasi bagaimana jurnalis dapat secara bertanggung jawab mengintegrasikan teknologi baru sambil menjunjung tinggi nilai-nilai penting seperti akurasi, keadilan, dan empati.
Acara ini juga menampilkan diskusi yang berpusat pada publikasi baru-baru ini, Studi Jurnalisme Perdamaian (2024). Jurnal ini menyoroti potensi jurnalisme perdamaian untuk mendorong rekonsiliasi dan pemahaman lintas budaya, terutama di wilayah yang terkena dampak konflik. Studi kasus menunjukkan bagaimana pelaporan konstruktif dapat membantu menjembatani kesenjangan dan mendukung pembangunan perdamaian jangka panjang.
Dalam pesan ucapan selamat, Mr. Berry Lwando, Direktur Jenderal Zambia National Broadcasting Corporation, berkomentar, “Dalam lanskap media yang serba cepat saat ini, apa yang kami pilih untuk menyoroti penting. Jurnalisme perdamaian bukan tentang mengabaikan konflik—ini tentang membingkainya dengan cara yang mengundang dialog, bukan perpecahan. Itu adalah tanggung jawab yang kami bawa.”
Hon. Noel Lipipa, Anggota Parlemen Malawi untuk Konstituensi Selatan Kota Blantyre, juga menyampaikan pesan ucapan selamatnya. “Saya terinspirasi oleh pekerjaan yang dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana AI dan pemahaman budaya dapat membantu membentuk kembali cara kita bercerita dan menyelesaikan konflik. Dunia membutuhkan lebih banyak pendongeng yang berkomitmen untuk perdamaian.”
Dalam artikelnya, Direktur Berita, Olahraga dan Urusan Terkini / Radio TV ABS di Antigua dan Barbuda, Mr. Garfield Burford, menggarisbawahi pentingnya pelaporan berbasis bukti untuk melawan informasi yang salah. Sementara AI dapat membuat jurnalisme lebih efisien, dia memperingatkan bahwa itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang akurasi dan kepercayaan. Dia menekankan bahwa penilaian etis dan empati manusia tetap penting untuk pekerjaan seorang jurnalis.
Bapak Sijam Sinjali, CEO Agleshwori Hills Development Trust di Nepal, membahas peran jurnalisme perdamaian dalam mendorong resolusi konflik tanpa kekerasan. Esainya mengeksplorasi tantangan dan tanggung jawab etis yang dihadapi jurnalis perdamaian, dan bagaimana teknologi dapat membantu mendukung pelaporan yang lebih terinformasi dan berorientasi pada solusi.
Dari Filipina, Dr. Musa Damao, Direktur Eksekutif Bangsamoro Dialogue for Peace and Justice, Inc., menyoroti bagaimana jurnalisme perdamaian mendukung proses perdamaian Bangsamoro. Dia mengadvokasi untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum sekolah dan menyoroti bagaimana jurnalisme yang berdasar secara moral dapat berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan yang langgeng.
CEO Varna Institute for Peace Research di Austria, Mr. Josef Mühlbauer, mengeksplorasi bagaimana dialog dan debat terbuka dapat membantu menantang narasi berbahaya. Dia merujuk podcast “Varna Peace Institute” sebagai platform di mana diskusi terbuka membantu mengungkap akar penyebab konflik dan mempromosikan pemahaman.
Dalam kontribusinya, Tuty Purwaningsih, Direktur Media Desa di Indonesia, melihat bagaimana keluarga dan komunitas mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi dan empati, dan bagaimana media dapat memperkuat upaya ini dengan berfokus pada cerita yang membangun.
Lokakarya ini juga selaras dengan inisiatif perdamaian HWPL yang lebih luas, khususnya Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (DPCW). Pasal 10 DPCW, “Menyebarkan Budaya Perdamaian,” menekankan peran media dalam mempromosikan kerukunan melalui komunikasi yang bertanggung jawab. HWPL terus mengadvokasi jurnalisme yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih damai dan inklusif.
Acara diakhiri dengan seruan untuk kolaborasi yang lebih kuat di antara jurnalis, akademisi, dan pembangun perdamaian, menegaskan kembali komitmen bersama terhadap jurnalisme yang etis dan bijaksana dalam lingkungan media yang berkembang pesat. (JMDN/tuty)
