Jakarta, 26/5 (ANTARA) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan pihaknya aktif mempromosikan kolaborasi pada berbagai acara sampingan dalam rangkaian World Health Assembly (WHA) 78 di Jenewa, Swiss, salah satunya dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), guna memperkuat komitmen mendukung agenda kesehatan global.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan komitmen dukungan tersebut mempertegas kontribusi nyata Indonesia di bawah kerangka WHO serta transformasi kesehatan guna layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dalam pertemuan bilateral dengan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, kata Menkes, dibahas juga upaya WHO mempercepat pendirian WHO Collaborating Center untuk bidang keperawatan dan kebidanan di Indonesia.
Menurut Menkes, hal tersebut merupakan usulan Indonesia untuk tingkatkan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan nasional dan regional. Collaborting Center ini akan libatkan Politeknik Kesehatan Kemenkes (Poltekkes) dan sejumlah perguruan tinggi.
Dalam WHA 78 yang mengusung tema One World for Health, lanjutnya, Indonesia menegaskan tidak ada negara yang dapat berjalan sendiri di tengah perubahan lanskap kesehatan global. Solidaritas dan kesetaraan menjadi kunci menuju sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif.
Pada persidangan WHA 78 Indonesia menekankan komitmen berkolaborasi erat dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik melalui reassignment Indonesia ke WPRO (Pasifik Barat).
Kondisi pasca-COVID 19 dimana kolaborasi erat diperlukan dengan otoritas kesehatan negara-negara tetangga, terutama yang berbatasan langsung serta tantangan epidemologis saat ini dan padamasa depan menjadikan strategisnya penguatan sinergi regional.
Indonesia, kata Menkes, menyambut baik berakhirnya proses negosiasi yang dilakukan oleh para wakil pemerintah yang juga melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait Pandemi Agreement. Menurutnya, instrumen hukum ini telah lama dinantikan dan proses ini akan menjadi tonggak penting bahwa kerja sama multilateral bekerja dengan optimal untuk kepentingan semua pihak.
“Pemerintah Indonesia tentunya siap mendukung perjanjian ini diterima secara konsensus di tingkat global,” katanya.
Selain itu, katanya, beberapa isu yang mengemuka di persidangan itu antara lain situasi global yang berpengaruh pada pendanaan kesehatan yang banyak negara hadapi dan terutama oleh WHO.
Sorotan diberikan pada penyesuaian struktur dan anggaran WHO untuk periode 2026–2027, menyusul penarikan dukungan dana dari Amerika Serikat (AS).
Sampai saat ini, kata Budi, WHO telah menghimpun komitmen investasi senilai 1,7 miliar juta dolar AS dari 70 donor internasional. Adapun Indonesia turut berkontribusi sebagai salah satu negara berkembang yang memberikan dukungan signifikan, dengan komitmen pendanaan sebesar 30 juta dolar AS.
“Komitmen ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2024 di Rio, Brazil,” kata Menkes.
Pihaknya dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan rencana pemanfaatan dana tersebut.
“Indonesia akan memperhatikan kebutuhan di tingkat nasional, regional dan kantor pusat WHO, termasuk untuk keberlanjutan program-program Kesehatan di Tanah Air yang WHO dukung, serta WHO yang memberikan kesempatan bagi WNI untuk berkarir lebih tinggi,” katanya.
Selain itu, Indonesia juga mempercepat program eliminasi Tuberkulosis (TB) melalui pengembangan vaksin generasi baru. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kasus TB, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat.
Di pidato pembukaan WHA78, Dirjen WHO Tedros menyatakan dukungan WHO untuk pengembangan vaksin TB ini dan menyambut baik Clinical Trial fase 3 yang dilakukan di Afrika Selatan, Kenya, Malawi, Zambia dan Indonesia. Menurut Tedros,upaya ini menjadi hal penting dalam penemuan vaksin TB yang efektif yang telah berlangsung selama 100 tahun lebih. (ANTARA / Mecca Yumna Ning Prisie)
